Pemprov Kalteng Dukung Pelaksanaan Stranas PK, Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan

Palangka Raya, mitrakalimantan.com – Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Linae Victoria Aden memimpin Rapat Koordinasi terkait capaian dan kendala pelaksanaan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang berlangsung di Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur, Rabu (3/6/2026).

Dalam arahannya, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden menegaskan bahwa pelaksanaan Stranas PK menjadi upaya penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi.

“Pencegahan korupsi adalah tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan, tidak hanya aparat pengawas dan penegak hukum,” tegas Linae.

Linae juga menegaskan komitmen Pemprov Kalteng untuk mendukung pelaksanaan Stranas PK dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

“Melalui Stranas PK, kami berharap terwujud tata kelola yang lebih baik, pengawasan yang kuat, serta pengelolaan sumber daya dan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel,” ucap Linae.

Lebih lanjut, Linae meminta perangkat daerah yang akan dikunjungi untuk menyiapkan data, dokumen, dan materi pendukung dengan baik.

“Data dan dokumen yang diperlukan harus disiapkan dengan baik agar proses evaluasi dan diskusi bersama Tim Stranas PK berjalan lancar dan memberikan hasil yang maksimal,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Provinsi Kalteng Eko Sulistiono mengatakan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan mematangkan persiapan seluruh pihak yang terlibat dalam kunjungan Tim Stranas PK.

“Rapat koordinasi ini diperlukan karena perangkat daerah yang hadir akan terlibat langsung dalam pelaksanaan kunjungan Tim Stranas PK dan penyediaan data pendukung,” ungkap Eko.

Eko menjelaskan, kunjungan tersebut dilakukan untuk mengevaluasi capaian aksi pencegahan korupsi, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta tim yang berkunjung tidak hanya berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi didampingi sejumlah kementerian terkait yang mendukung pelaksanaan Stranas PK.

“Tim akan mengevaluasi capaian pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi daerah. Selain melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kunjungan tersebut juga didampingi kementerian terkait guna menilai pelaksanaan dan efektivitas aksi pencegahan korupsi di daerah,” jelasnya.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemprov Kalteng berharap kunjungan Tim Stranas PK dapat berjalan lancar serta menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi. (Red)